Profil PPID

Mahkamah Agung berkomitmen untuk memberikan layanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi publik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya unit yang memiliki fungsi layanan informasi, yaitu Subbagian Data dan Layanan Informasi pada Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sejak tahun 2006 dengan terbitnya SK SEKMA nomor MA/SEK/07/SK/III/2006.

Setelah itu, terbitlah SK KMA nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai pedoman pelayanan informasi di Mahkamah Agung dan pengadilan. Di tahun 2007 ini, belum dikenal istilah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Atasan PPID melainkan Petugas Informasi dan Dokumentasi dan Penanggung Jawab. Di dalam SK KMA 144 tahun 2007 ini dijelaskan mengenai informasi yang harus diumumkan pengadilan, tata cara pengumumannya, informasi yang dapat diakses publik, dan tata cara mendapatkan informasi tersebut, biaya, prosedur keberatan, dan pemanfaatan informasi.

Kemudian, terbitlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan pada bulan April 2008 dan kemudian mulai berlaku pada bulan April 2010. UU tersebut menggunakan istilah-istilah yang sedikit berbeda dengan yang digunakan pada SK KMA 144 tahun 2007, sehingga Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. SK KMA 1-144 tahun 2011 menambahkan beberapa detil yang belum diatur pada SK KMA 144 tahun 2007, di antaranya informasi yang dikecualikan, prosedur pengaburan informasi yang disertai dengan contoh, dan formulir-formulir terkait pelayanan informasi. Selain itu, pelaksana pelayanan informasi menjadi empat, yaitu atasan PPID, PPID, penanggung jawab informasi, dan petugas informasi.

Pada tahun 2021, Mahkamah Agung mengembangkan sistem informasi layanan online pemohon informasi pada situs web eppid.mahkamahagung.go.id yang terkoneksi dengan jaringan internet serta aplikasi back office Sistem Informasi EPPID (SI EPPID) bagi administrator PPID yang juga terkoneksi dengan jaringan intranet. Dengan fasilitas tersebut, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi atau keberatan dengan cepat, tanpa perlu menyampaikan surat ataupun datang ke ruang layanan informasi. Situs tersebut juga dilengkapi dengan informasi mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Mahkamah Agung.

Pada tahun 2022, sejak bulan Januari, Mahkamah Agung telah mulai mengkaji ulang SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 bersama dengan Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar sesuai dengan regulasi terbaru terkait Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Setelah melalui beberapa rapat dalam berbagai tahapannya, terbitlah SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 di bulan Agustus 2022.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpedoman sesuai dengan penjelasan point VII. Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi bagian B. Prosedur Permintaan Informasi Publik dijelaskan pada nomor 1 dijelaskan Permohonan Informasi Publik diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara nonelektronik. Maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuatlah e-Formulir dengan tujuan menyediakan fasilitas untuk permohon Informasi secara elektronik melalui website resmi Pengadilan di Agama Jakarta Selatan.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA

❝ Berintegritas, Ikhlas, Tuntas. Tolak Gratifikasi Melayani dengan Hati, Mengharap Ridho Illahi, SMAP Pasti Bisa. ❞

Tentang Pengadilan

Wilayah Pengadilan

Pegawai Pengadilan

SOP dan Pedoman

Informasi

Survey & Layanan

Fasiltias & Prosedur

Tautan & Ucapan

Peraturan & Pedoman

PPID

Arsip

Reformasi Birokrasi

Profil PPID

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA

Layanan PRIMA, Putusan BERKUALITAS ✨

Lihat Data Lainnya

Indikator Kinerja ..

Perjanjian Kinerj ..

Rencana Aksi Kine ..

Rencana Kinerja T ..

Prosedur Mediasi ..

Visi dan Misi ..

Pedoman Pengelola ..

Program Kerja ..