• 05 November 2025
  • Hubungi Kami
Menu Navigasi
  • Beranda
  • Transparansi
  • Zona Integritas (ZI)

Zona Integritas (ZI)

Pentahapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah termasuk salah satu satker dari 177 satker di Indonesia yang terpilih sebagai instansi yang telah siap membangun Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung. Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dimulai dengan deklarasi/komitmen seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang siap membangun Zona Integritas. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan seluruh jajaran yang telah menandatangani pakta integritas baik secara massal atau individu pada saat pelantikan. Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan bersama-sama dan dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta di dalam pembangunan Zona Integritas khususnya dibidang pencegahan bidang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut yang di fokuskan pada 6 area :
  • Area I Manajemen perubahan
  • Area II Penataan tatalaksana
  • Area III Penataan manajemen SDM
  • Area IV Penguatan akuntabilitas kinerja
  • Area V Penguatan pengawasan
  • Area VI Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit
Dengan keenam area tersebut diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sosialisasi pembangunan Zona Integritas. Sosialisasi pembangunan ZI dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan menuju WBK didengar dan dipahami oleh eksternal maupun internal hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  • Membuat banner/spanduk/himbauan/brosur
  • Melalui website
  • Melalui media Sosial
  • Melalui media elektronik
  • Melalui media cetak
  • Melalui media TV
Untuk sosialisasi internal melalui pengarahan saat apel pagi, rapat secara peoride dan pemasangan banner dilingkungan kerja . Semua yang dilakukan tersebut diatas harus dilengkapi dengan data dukung antara lain : foto, screenshot website, media sosial, hyperlink atau kliping koran.
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Area ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja pola pikir (mind set) serta budaya kerja (cultur set) individu pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai adalah:
  • Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK.
  • Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja
  • Pimpinan satuan kerja dan pejabat struktural dibawahnya harus berperan sebagai role model/keteladanan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
  • Menurunnya resiko kegagalan karena adanya resistensi perubahan.
A. Menyusun tim kerja. Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui program kegiatan dan inovasi di 6 area perubahan(6 komponen pengungkit) , tim kerja akan menjadi motor dalam pembangunan zona integritas menuju WBK. Dengan kegiatan:
  • 1. Membentuk tim kerja dengan tahapan a. Membuat undangan pembentukan tim kerja WBK b. Melaksanakan rapat pembentukan tim kerja WBK c. Penentuan tim kerja WBK. d. Pengesahan tim kerja WBK. Kegiatan tersebut diatas data dukungnya adalah undangan rapat, dokumen laporan pelaksanaan pembentukan tim kerja, riwayat hidup dan jejak tim kerja.
  • 2. Penentuan anggota tim kerja selain pimpinan, dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas dengan tahapan melakukan seleksi untuk membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas melalui prosedur yang jelas dengan mempertimbangkan kompetensi, memahami tugas pokok dan fungsi, berdedikasi, tidak bermasalah, dan berdisiplin.
  • 3. Rapat penentuan tim kerja
  • 4. Penetapan tim kerja.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi tim kerja, notulen rapat, SK tim kerja WBK.
B. Dokumen rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Dokumen rencana pembanguna Zona Integritas adalah program kegiatanan yang akan dilaksanakan dalam melalukan perubahan yang berisi target, waktu, dan hasil yang ingin dicapai disesuaikan dengan karakteristik masyarakat/satuan kerja masing-masing dengan cara membuat dokumen rencana kerja pada tiap-tiap penanggung jawab yang ditunjuk untuk membuat rencana aksi ZI menuju WBK(Kapan dimulai?, Berapa lama?, target apa yang akan dicapai?). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung, undangan , absesnsi , foto, dokumen rencana aksi, dan dokumen kegiatan penyusunan rencana aksi. Dalam dokumen pembangunan ZI harus ada target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI yaitu hasil yang ingin dicapai pada tiap-tiap kegiatan. Program yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perubahan yang membawa dampak ke arah yang lebih baik dengan cara:
  • tentukan target prioritas yang diraa mudah diraih pada setiap komponen perubahan
  • penentuan target harus melibatkan seluruh tim kerja.
  • Melaksanakan analisa terhadap rencana kerja yang terlaksana atau tidak
Kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan data dukung dokumen rencana aksi, dokumen laporan kegiatan serta target prioritas
C. Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI :
  • Melaksanakan monitoring
  • Melakukan laporan hasil monitoring
  • Menindak lanjuti hasil monitoring
Semua kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen undangan, notulen , daftar hadir dan foto.
D. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas korupsi melalui upaya:
  • Pimpinan harus berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangungan ZI dengan cara : - Keteladanan yang ditunjukan sehingga menjadi panutan bawahannya - Keteladanan mempunyai pengaruh dalam pembentukan pribadi bawahan - Keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : dokumentasi kegiatan kerja sama, kegiatan sinergi, pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh pimpinan/2 pilar sebagai role model, absensi pimpinan 4 pilar, dokumentasi pimpinan sebagai Pembina upacara.
  • Pembentukan agen perubahan Meliputi kegiatan : - Membuat undangan penetapan agen perubahan - Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan - Menentukan syarat-syarat menjadi agen perubahan - Pengesahan agen perubahan. Kegiatan tersebut diatas dilengkapi dengan data dukung: - Undangan rapat - Dokumen laporan pelaksanaan agen perubahan - Rekam jejak agen perubahan
E. Budaya kerja dan pola pikir lingkungan organisasi/Pengadilan Agama Jakarta Selatan - Menerapkan budaya kerja: pedoman prilaku warga peradilan dan 10 budaya malu. - Memberikan reward dan punishment. - Membuat laporan dan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir organisasi. Kegiatan tersebut diatas dilengkapi data dukung: dokumen pelaksanaan kegiatan, penerapan budaya kerja dan foto-fotonya, rekap absensi pegawai, dokumentasi reward dan punishment. Keterlibatan seluruh anggota dalam pembangunan ZI menuju WBK. Upaya yang dilakukan :
  • Penandatanganan pakta integritas kepada seluruh pegawai
  • Penerapan tata nilaai, bekerja dalam hati dengan slogan “TOLAK GRATIFIKASI, MELAYANI DENGA HATI, MENGHARAP RIDHO ILLAHI”.
  • Mengikuti rapat dinas
  • Jumat olahraga
  • Pembinaan mental pegawai(ceramah agama)
  • Laporan seluruh hasil kegiatan.
  • Kegiatan tersebut diatas dilengkap dengan data dukung: dokumen pakta integritas, laporan seluruh kegiatan pembangunan ZI pada masing masing area, dokumentasi ZI
Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut
NO. PENILAIAN KERJA DATA PENDUKUNG WBK 2029 DATA PENDUKUNG WBBM 2020
1 Tim Kerja SK Tim Zona Integritas SK Tim Zona Integritas
Undangan daftar hadir, notulen dan foto Undangan daftar hadir, notulen dan foto
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Dokumen Rencana Kerja WBK/WBBMo Dokumen Rencana Kerja WBK/WBBM
Dokumen target prioritas WBK/WBBM Dokumen target prioritas WBK/WBBM
Foto banner dan spanduk Foto banner dan spanduk
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Lembar Hasil Monitoring Lembar Hasil Monitoring
Lembar Monitoring(Temuan Hawasbid) Lembar Monitoring(Temuan Hawasbid)
Lembar Monitoring(tindak lanjut temuan Hawasbid) Lembar Monitoring(tindak lanjut temuan Hawasbid)
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja Daftar absensi pimpinan Daftar absensi pimpinan
SK Penunjukan Agen Perubahan SK Penunjukan Agen Perubahan
Foto Kegiatan kultum, rapat bulanan, coffe morning, dan sosialisasi Foto Kegiatan kultum, rapat bulanan, coffe morning, dan sosialisasi
Naskah Perjanjian Pakta Integritas Naskah Perjanjian Pakta Integritas

AREA II PENATAAN TATALAKSANA
Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK. Target yang ingin dicapai:
  • Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menuju WBK
  • Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Agama Jakarta Selatan menuju WBK.
  • Meningkatnya kinerja menuju WBK.
Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :
  • Membuat SOP yang mengacu pada bisnis proses
  • Membuat SOP turunan yang diterbitkan oleh pusat
  • Membuat SOP inovasi. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen bisnis proses pusat, SOP pusat, SOP Inovasi
  • Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur layanan. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemasangan alur prosedur layanan dan foto-foto kegiatan.
  • Melakukan evaluasi SOP
  • Membuat laporan hasil evaluasi SOP
  • E-Office Pengukuran indikator ini dengan mengacu: - sistem pengukuran kinerja unit melalui aplikasi E-Monev, SIPP, dan Komdanas - sistem pengukuran inndividu melalui jurnal harian melaui aplikasi E-LLK - Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung aplikasi E-Monev, SIPP, Komdanas dan E-LLK
  • Memastikan manajemen SDM dengan menggunakan Aplikasi SIKEP
  • Pelayanan publik berbasis aplikasi : penggunaan IT di PTSP, SIPP, Antrian Sidang, Aplikasi PNBP Online, adanya Website dan adanya Sosial Media (FB, IG, Youtube). Kegitan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: Capture Website, aplikasi layanan dan media sosial.
  • Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi per6 bulan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen monitoring
  • Keterbukaan informasi publik. Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di pengadilan Agama Jakarta Selatan meliputi: - Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai sikap dan keterbukaan. Prosedur yang memadai dengan indikasi memiliki website yang mudah diakses - Menerapkan keterbukaan informasi publik meliputi persyaratan berperkara, alur berperkara, papan panjar biaya perkara melalui spanduk/banner , website dan media sosial. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Capture anggaran DIPA di Website, Capture spanduk, Website dan Medsos.
  • Monitoring dan evaluasi. - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan informasi publik. Membuat laporan hasil monitoring yang di dukung dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen laporan.
Eviden untuk mencapai target-target
N0. PENILAIAN KERJA DATA DATA PENDUKUNG WBK 2019 PENDUKUNG WBBM 2020
1 Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama Bisnis proses manajemen/kesekretariatan / kepegawaian Bisnis proses manajemen/kesekretariatan / kepegawaian
SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Hasil evaluasi SOP inventarisir SOP lama dan baru Hasil evaluasi SOP inventarisir SOP lama dan baru
2 E-Office Print screen e-LLK/SIPP Kinerja penanganan perkara di SIPP MA
Simpeg, sikep, simari, komdanas PNBP online Operasional SDM sudah menggunakan TI
Mesin antrian sidang, TV Media, website (visual) pendaftaran online Website, e-court, antrian sidang dan TV Media
Laporan monitoring dan evaluasi terkait pengawasan TI per triwulan Laporan hawasbid terkait pengawasan TI per triwulan Laporan rekap finger scan
3 Keterbukaan Infornmasi Publik SK Tim PPID, PTSP SK Tim PPID, PTSP
Laporan PPID, PTSP dan laporan hawasbid per triwulan Laporan PPID, PTSP dan laporan hawasbid per triwulan

AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Pengadilan Agama Jakarta Selatan menuju WBK. Target yang ingin dicapai dalam Area III ini adalah:
  • Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada masing-masing unit kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
  • Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menuju WBK.
  • Meningkatnya disiplin, efektivitas dan profesionalitas SDM dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan: - Melakukan Analisis Beban Kerja melalui rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan, mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan ABK. Kegiatan tersebut undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, dokumen kebutuhan pegawai, peta jabatan, ABK, surat usulan kebutuhan pegawai. - Penempatan pegawai yang mengacu pada kebutuhan pegawai, menempatkan pegawai hasil rekrutment berdasarkan usulan kebutuhan pegawai yang disetujui Kementrian PAN RB. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen persetujuan MENPAN, SK, surat penempatan pegawai, purat perintah melaksanakan tugas. - Monitoring dan evaluasi penempatan pegawa:melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja unit, membuat laporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : dokumen monitoring, evaluasi kinerja pegawai baru. - Pola mutasi internal.
  • A. Dalam melakukan pengembangan karir pegawai telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan. Indikator yang dapat dilakukan adalah kegiatan rapat pimpinan dalam rangka mutasi antar jabatan yang mengacu pada pengembangan karier pegawai.Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal SK mutasi, daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat hidup.
  • B. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada kompetensi jabatan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal SK mutasi internal DRH dan DRP, daftar riwayat pendidikan, dan diklat dari pegawai yang dilakukan mutasi.
  • C. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang bertujuan untuk perbaikan kinerja: melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi. Yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : Dokumen monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja.
  • D. Pengembangan berbasis kompetensi.
  • a) Unit kerja melakukan kebutuhan pegawai untuk pengembangan kompetensi. Melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan pengembangan pegawai. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: undangan, notulen, daftar hadir rapat, foto-foto, dokumen analisis kebutuhan pengembangan pegawai.
  • b) Dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai harus mempertimbangkan: hasil pengelolaan kinerja pegawai, penilaian SKP. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Undangan, notulen, daftar hadir, foto, dokumen rencana pengembangan dokumen kompetensi pegawai berdasarkan SKP.
  • c) Mengetahui presentasi kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:Capture fitur kompetensi pada aplikasi SIKEP
  • d) Pegawai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipastikan telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat kompetensi lainnya. Dengan menginformasikan permintaan untuk mengikuti diklat. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: surat kepada pegawai yang bersangkutan perihal kesempatan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya.
  • e) Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi unit kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai dengan mengikut sertakan pada lembaga pelatihan, training, coaching, mentoring. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat, daftar pegawai yang telah mengikuti diklat.
  • f) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan pegawai meliputi kegiatan: melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja. Kegiata tersebut dilengkapi dengan dokumen laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi.
  • g) Penetapan kinerja individu: 1. Telah memiliki sistem penilaian kerja individu dan penilaian prestasi kerja bagi PNS Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Indikatornya : menetapkan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada awal tahun melalui aplikasi SIKEP, menetapkan unit kerja(perjanjian kinerja/PK) pada awal tahun melalui Aplikasi E-Performance. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa: SKP yang telah disetujui dan ditanda tangai oleh atas langsungnya, dokumen perjanjian kinerja yagn disetui atau ditanda tangani oleh atasan. 2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indicator kinerja individu level diatasnya, menyiapkan dokumen SKP berjenjang. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Dokumen SKP berjenjang. 3. Telah melakukan pengukuran individu secara periodic melalui aplikasi SIKEP setiap bulan. Data dukung: dokumen pengukuran kinerja individu perbulan. 4. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward/pengembangan karier dan penghargaan. Meliputi kegiatan: a. Mengadakan rapat pemberian reward/penghargaan pegawai teladan berdasarkan penilaian kerja individu. b. Membuat surat keputusan pemberian reward berdasarkan penilaian kerja individu. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data pendukung undangan, notulen, daftar, hadir, foto rapat, Surat Keputusan (SK) pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.
  • h) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku/pedoman warga peradilan. Aturan disiplin/kode etik telah dilaksanakan/telah diimplementasikan dengan kegiatan: melakukan sosialisasi aturan disiplin pegawai, menerapkan kewajiban pelaksanaan disiplin dengan cara berpakaian dinas sesuai aturan, ketepatan jam kerja, pelaksanaan apel senin pagi dan jumat sore, penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: dokumen sosialisasi, dokumen penerapan disiplin(foto dan daftar absensi), dokumen penegakan hukuman disiplin.
  • i) Sistem informasi personil. 1. Data informasi kepegawaian telah di mutakhirkan secara berkala 2. Adanya laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIKEP. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIKEP, update data sendiri oleh setiap pegawai, pindah data jabatan oleh setiap pegawai.
Eviden untuk mencapai target-target
NO. PENILAIAN KERJA DATA PENDUKUNG WBK 2019 DATA PENDUKUNG WBBM 2020
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Dokumen usulan kebutuhan pegawai, anjab, ABK, yang terbaru sesuai PERMA 7 2015 Dokumen usulan kebutuhan pegawai, anjab, ABK, yang terbaru sesuai PERMA 7 2015
Pegawai yang diusulkan / pelaksanaan pelantikan/hasil baperjakat internal Analisis ABK & Rekapitulasi analisis ABK
Laporan hawasbid atas SK Ketua Laporan analisis kebutuhan pegawai & Peta jabatan
2 Pola Mutasi Internal SK pengangkatan JSP, SK pengelola Keuangan Prosedur pola mutasi internal
SK pengangkatan JSP, SK pengelola Keuangan Pola mutasi internal
Hasil laporan hawasbid / laporan kepegaian atas kegiatan mutasi Monev mutasi internal
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Pengusulan mengikuti diklat/daftar kebutuhan diklat untuk semua jabatan baik fungsional maupun struktural Pengusulan mengikuti diklat/daftar kebutuhan diklat untuk semua jabatan baik fungsional maupun struktural
Dokumen usulan kebutuhan pegawai/pengusulan baparjakat Dokumen usulan kebutuhan pegawai/pengusulan baparjakat
Penempatan hakim sesuai kebutuhan kompetensi /sertifikat mediator, serifikat hakim ekonomi syariah Penempatan hakim sesuai kebutuhan kompetensi /sertifikat mediator, serifikat hakim ekonomi syariah
Surat tugas mengikuti diklat Surat tugas mengikuti diklat
Undangan/pengumuman dan surat tugas mengikuti diklat baik in hause training maupun diklat Undangan/pengumuman dan surat tugas mengikuti diklat baik in hause training maupun diklat
Usulan pegawai untuk mengikuti diklat Monev dan tindak lanjut evaluasi mengikuti diklat
4 Penetapan kinerja individu SKP & perjanjian kinerja (PK) dikaitkan dengan kinerja organisasi SKP & perjanjian kinerja (PK) dikaitkan dengan kinerja organisasi
Hasil penilaian SKP kesesuaian SKP ketua + SKP hakim (kinerja di bawahnya jangan melampaui kinerja atasannya)dibuat analisis skp per jabatan dan skp atasannya Hasil penilaian SKP kesesuaian SKP ketua + SKP hakim (kinerja di bawahnya jangan melampaui kinerja atasannya)dibuat analisis skp per jabatan dan skp atasannya
Hasil penilaian SKP per triwulan Hasil penilaian SKP per triwulan
Sertifikat pemilihan pegawai teladan, satyalencana, surat usulan untuk menjadi PP dan JSP Promosi mengikuti diklat role model Sertifikat pemilihan pegawai teladan, satyalencana, surat usulan untuk menjadi PP dan JSP Promosi mengikuti diklat role model
5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai Lembar laporan pegawai yang mendapat hukuman, lembar ijin, rekap prilaku baik, buruk pegawai perbulan pemotongan remunesasi dan penunjukan petugas absensi Kode etika hakim Perilaku pegawai SOP penjatuhan sanksi pegawai Laporan monitoring evaluasi disiplin pegawai
6 Sistem Informasi Kepegawaian SIKEP, Komdanas, SIMPEG SIKEP, Komdanas, SIMPEG

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasistas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Target yang ingin dicapai pada area ini adalah:
  • Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
  • Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
Atas dasar tersebut maka, untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut:
Adanya keterlibatan pimpinan. - Pimpinan harus terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan. Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut didukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran - Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja, melalui rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat/anggota yang dipimpin. Kegiatan tersebut didukung undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, dan dokumen perjanjian kinerja. - Piminan harus selalu memantau capaian kinerja secara berkala setiap bulan yang di pimpin oleh ketua pajs. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung: berupa undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen pemantauan capaian kinerja setiap bulan.
Pengelolaan akuntabilitas kinerja
- Membuat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek(renja tahunan), rencana strategis (renstra) 5 tahunan - Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek dan rencana strategis serta penetapan kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen renja, dokumen renstra, dan dokumen penetapan kinerja. - Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil meliputi:
  • a. Membuat turunan renja yang mendukung peningkatan pelayanan public(penetapan standar layanan, budaya layanan prima, survey kepuasan masyarakat).
  • b. Membuat turunan renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen turunan renja yang mendukung peningkatan layanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi.
- Indikator kinerja utama (IKU)
  • a) Memiliki IKU yang ditetapkan organisasi.
  • b) Membuat IKU tambahan sesuai dengan karakteristik satuan kerja yang mendukung peningkatan pelayanan public. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen IKU dan IKU tambahan.
  • c) Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART. kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen IKU tambahan dengan prinsip SMART.
  • d) Laporan kinerja disusun tepat waktu. Menyusun LKJIP secara tepat waktu(bulan Februari pada tahun berikutnya). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen LKJIP, surat permintaan LKJIP
  • e) Laporan kinerja harus memberikan informasi tentang LKJIP yang memberikan informasi tentang kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa dokumen LKJIP
  • f) Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikut sertakan pegawai dalam bintek/sosialisasi penyusunan LKJIP. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung dokumen laporan bintek/diklat/sosialisasi penyusunan dokumen LKJIP.
  • g) Pengelolaan akuntabilitas kinerja oleh SDM yang kompeten: Menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas. 1. Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki sertifikat piagam penyusunan LKJIP. 2. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung daftar pegawai yang telah mengikuti diklat.
Eviden untuk mencapai target-target
NO. PENILAIAN KERJA DATA PENDUKUNG WBK 2019 DATA PENDUKUNG WBBM 2020
1 Keterlibatan pimpinan Notulen rapat penyusunan perencanaan, absen Notulen rapat absen/photo kegiatan rapat
Notulen rapat penyusunan perencanaan, absen Notulen rapat + absen/foto kegaiatan rapat
Notulen rapat Notulen rapat/ poto kegiatan rapat
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja RKT, renstra, SKP dll RKT, renstra, SKP dll
Lampiran RKT, renstra, SKP dll Laporan Hasil Penilaian sakip dari tingkat banding Lampiran RKT, Renstra SKP dll Laporan hasil penilaian SAKIP dari tingkat banding dll
IKU IKU
Lampiran IKU Lampiran IKU/indicator SMART
Dokumen pengiriman LKjIP LKjIP (pengiriman ke PTA) dikirim bulan Februari
LKjIP (evaluasi LKjIP) LKjIP (evaluasi LKjIP)
Permohonan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM LKjIP Permohonan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM LKjIP
SK tim Penyusunan LKjIP SK tim Penyusunan LKjIP

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai :
  • Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
  • Meningkatnya efektivitas keuangan Negara.
  • Mempertahankan predikat WTP dari WBK
  • Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang
Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indicator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu: Pengendalian gratifikasi.
  • Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi
  • Melaksanakan public campaign dilokasi layanan melalui pemasangan spanduk, banner, running text larangan gratifikasi. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: capture banner/spanduk/media public campaign
  • Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi: a) Membentuk unit pengendali gratifikasi b) Memasang kamera CCTV pada area layanan. Kegiatan tersebut dilengkapi SK UPG, capture kamera pengawas(CCTV) dan tampilannya.
Penerapan SPIP.
  • Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membangun lingkungan pengendalian meliputi: a) Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik. b) Membentuk tim SPIP. c) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen sosialisasi SPIP(undangan notulen daftar hadir foto sosialisasi), SK tim SPIP dokumen pengawasan dan monitoring pada layanan.
  • Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan. a) Melakukan identifikasi resiko. b) Melakukan analisis resiko terhadap factor kemungkinan dan factor dampak. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen matrik identifikasi resiko, dan dokumen analisis resiko.
  • Satuan kerja telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. Membuat laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.
  • Satuan kerja telah menginformasikan dan megimplementasikan SPIP kepada seluruh pejabat terkait meliputi kegiatan berupa sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel senin pagi dan apel jumat sore. Kegiatan dokumen dilengkapi data dukung: dokumen (foto naskah arahan, pembinaan apel) pada saat pelaksanaan apel.
Pengaduan masyarakat.
  • Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan kegiatan: a) Menunjuk petugas pengaduan masyarakat. b) Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak pengaduan. c) Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan. d) Mengelola pengaduan melalui media web aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: SK petugas pengaduan masyarakat, capture petugas/ruang/loket/kotak pengaduan, Capture spanduk/banner, Capture sarana pengaduan, melalui media web, aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi.
  • Laporan pengaduan masyarakat yang diterima ditindak lanjuti: a) Merespon pengaduan masyarakat. b) Menindak lanjuti pengaduan masyarakat. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: capture respon pengaduan masyarakat, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepda bagian terkait.
  • Monitoring evaluasi pengaduan masyarakat: a) Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring. b) Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada bagian terkait. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : laporan monitoring dan evaluasi pengaduan setiap bulan, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk di tindak lanjuti.
  • Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan
WBS (Whistle Blowing System)
  • a) WBS sudah di internalisasi kepada seluruh pegawai melalui apel atau bintek atau sosialisasi. b) WBS telah diterapkan. c) Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WBS. d) Hasil evaluasi atas penerapan wbs telah ditindak lanjuti. Kegiatan-kegiatan dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen internalisasi WBS meliputi undangan, notulen, daftar hadir, foto pembinaan, capture aplikasi WBS, dokumen laporan hasil evaluasi, dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi.
Penanganan benturan kepentingan
  • a) Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
  • b) Melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
  • c) Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan
  • d) Penanganan bentukran kepentingan telah diimplementasikan dengan cara menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pertanyaan bebas dari benturan kepentingan
  • e) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
  • f) Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan
  • Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen pemetaan benturan kepentingan, dokumen sosialisasi penanganan benturan kepentingan, surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan, laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan
Eviden untuk mencapai target-target
NO. PENILAIAN KERJA DATA PENDUKUNG WBK 2019 DATA PENDUKUNG WBBM 2020
1 Pengendalian Gratifikasi Banner poster iklan dll Banner poster iklan dll
Lampiran pelaksanaan pengendalian gratifikasi, adanya PTSP dan strilisasi (pembatas) Laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi
2 Penerapan SIPP SK Hawasbid (sebagai satgas SPIP) banner area stril) SK Hawasbid (sebagai satgas SPIP) banner area stril)
Temuan hawasbid peta resiko dan turunannya register dan menajemen resiko Temuan hawasbid peta resiko dan turunannya register dan menajemen resiko
Temuan hawasbid Temuan hawasbid
Penyampaian SPI terhadap seluruh pihak terkait Penyampaian SPI terhadap seluruh pihak terkait
3 Pengaduan Masyarakat Register meja pengaduan informasi /bikin sosialisasi terkait SPI terhadap seluruh pegawai (bisa dilaksanakan pada saat rapat koordinasi bulanan) Register meja pengaduan informasi /bikin sosialisasi terkait SPI terhadap seluruh pegawai (bisa dilaksanakan pada saat rapat koordinasi bulanan)
Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin
Laporan kegiatan monev atas penanganan pengaduan (bulanan) Laporan kegiatan monev atas penanganan pengaduan (bulanan)
Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin/SK KMA 076 tahun 2009 berubah menjadi perma 9 tahun 2016 SK penunjukan petugas pengaduan Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin/SK KMA 076 tahun 2009 berubah menjadi perma 9 tahun 2016 SK penunjukan petugas pengaduan
4 Whistle-Blowing System SIWAS Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin/SK KMA 076 tahun 2009 berubah menjadi perma 9 tahun 2016 SIWAS Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin/SK KMA 076 tahun 2009 berubah menjadi perma 9 tahun 2016
Catatan ketua PA dalam kegiatan WBS meja pengaduan terdapat admin dan sosialisasi tentang WBS Catatan ketua PA dalam kegiatan WBS meja pengaduan terdapat admin dan sosialisasi tentang WBS
Laporan monev WBS Laporan monev WBS
Laporan tindak lanjut evaluasi WBS Laporan tindak lanjut evaluasi WBS
5 Penanganan Benturan Kepentingan SK Ketua dan pedoman benturan kepentingan no 59A/2014 permenpan 37/2013 benturan kepentingan SK ketua tentang benturan kepentingan permenpan 37/2013
Pengarahan ketua foto natulen daftar hadir Pengarahan ketua foto natulen daftar hadir
Formulir penanganan benturan kepentingan (bila ada) Penanganan benturan kepentingan yang diimplementasikan
Laporan evaluasi atas penanganan benturan kepantingan Monev penanganan benturan kepentingan
Dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan Penanganan benturan kepentingan yang ditindaklanjuti

AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang akan dicapai :
  • Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman dan lebih mudah dijangkau)
  • Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi layanan(layanan internasional)
  • Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Atas dasar hal tersebut terdapat beberap indicator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:
  • Standar pelayanan. 1) Terdapat standar pelayanan. Menyusun standar pelayanan sesuai dengan peraturan menteri PAN RB nomor 15 2014. 2) Standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan cara: Membuat standar maklumat layanan. Melakukan pemasangan maklumat standar pelayanan di tempat pelayanan. 3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan. 4) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP. Kegiatan kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen standar layanan, capture maklumat standar layanan di tempat layanan, dokumen SOP pelaksanaan standar layanan, dokumen reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP.
  • Budaya pelayanan prima. 1) Telah dilakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada pegawai. 2) Telah dilakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak papan pengumuman, media social, website dll. 3) Telah terdapat sistem punishment(sanksi) dan reward(penghargaan) bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar. Kegiatan-kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa: dokumen sosialisasi pelayanan prima (undangan daftar hadi notulen foto sosialisasi capture sarana informasi layanan, sistem reward dan punishment), dokumen penghargaan bagi pegawai teladan dan dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan.
  • Sarana layanan terpadu/terintegrasi. 1) Menyediakan layanan tepadu (pembayaran layanan melalui simponi aplikasi simari antara UPT dan mahkamah agung). 2) PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
  • Terdapat inovasi dalam layanan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data: Berupa capture aplikasi layanan terpadu dan foto PTSP, capture inovasi pada area layanan.
  • Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. 1) Untuk mengetahu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit layanan maka perlu melakukan survey kepuasan masyarakat(SKM setiap 6 bulan). 2) Hasil survey dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui website, media social, dan banner/spanduk. 3) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan melakukan perbaikan layanan. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan survey, capture foto tentang pelaksanaan survey dan hasil survey, dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.
Eviden untuk mencapai target-target
NO. PENILAIAN KERJA DATA PENDUKUNG WBK 2019 DATA PENDUKUNG WBBM 2020
1 Standar Pelayanan Pelayanan Informasi SK standar pelayanan
Website, bennar dan pemflet di PA (visualisasi) Maklumat pelayanan
SOP SOP
Dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP Kertas kerja reviu SOP lama dan SOP baru
2 Budaya Pelayanan Prima Dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai Kerjasama pelayanan prima
Webiste banner dan pemflet di PA (visualisasi SIPP) Webiste banner dan pemflet di PA (visualisasi SIPP)
Sistem reward dan punishmen Sistem reward dan punishmen
Layanan one day court service Pelayanan terpadu satu pintu
Pendaftaran perkara oneline (tindak lanjut inovasi dari puat, siwas, SIKEP) siwas, SIKEP) Inovasi terbaru unit kerja
3 Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan Hasil survey kepuasan masyarakat Hasil survey kepuasan masyarakat
Website Hasil survey kepuasan masyarakat melalui website
Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survey kepuasan masyarakat dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survey kepuasan masyarakat Tindak lanjut dari hasil survey kepuasan masyarakat

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA

❝ Berintegritas, Ikhlas, Tuntas. Tolak Gratifikasi Melayani dengan Hati, Mengharap Ridho Illahi, SMAP Pasti Bisa. ❞

Layanan PRIMA, Putusan BERKUALITAS ✨

Copyright © 2018, Diperbarui 2022 - ◈ Pengadilan Agama Jakarta Selatan ◈ Developed by Riswan

  • Rendering : 0.1928 detik.
Aksesibilitas & Feedback
Peta Lokasi Kantor
Menghitung...