| 1. | Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi. |
| 2. | Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi. |
| 3. | Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi. |
| 4. | Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. |
| 5. | Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat. |
| 6. | Majelis Hakim Agung memutus perkara. |
| 7. | Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi. |
- Beranda
- Profil Pengadilan
- Informasi Umum
-
Kepaniteraan
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- E-COURT || Berperkara Secara Elektronik
- Direktori Putusan
- Prosedur Berperkara
- Hak-hak Pencari Keadilan
- Hak-hak Pokok Dalam proses Persidangan
- Tata Tertib Persidangan
- Agenda/Jadwal Persidangan
- Mediasi
- Statistik Perkara
- Panggilan Ghaib
- Delegasi/Tabayun
- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan
- Radius Biaya Panggilan
- Biaya Proses Perkara (Panjar Biaya Perkara)
- Laporan Penggunaan Biaya Perkara (Keuangan)
- Prosedur Pengembalian Sisa Panjar
- Pengembalian Sisa Panjar
- Perkara Tanpa Biaya (Prodeo)
- Pos Bantuan Hukum
- Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
- Jadwal Pelayanan Informasi & Pengaduan
- Survey Pelayanan Publik (IKM)
- Survey Indeks Korupsi
- Perjanjian Pos Bantuan Hukum
- Penyelesaian Perkara
- Persidangan
- Informasi Perkara
- Kesekretariatan
-
Layanan Publik
- Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan
- Jam Kerja Pelayanan
- Fasilitas Publik
- SOP Pelayanan Publik
- Petugas Informasi/PTSP & Pengaduan
- Layanan Permintaan Informasi
- Layanan Pengaduan
- Pengawasan
- Prosedur Evakuasi
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Mahkamah Agung
- Pertimbangan dan Nasihat Hukum MA
- Pedoman Organisasi dan Administrasi
- Yurisprudensi
- Putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
- Surat Keputusan
- Publikasi
- Informasi Lainnya